APBN Sumatera Selatan hingga Juli 2025 mencatat capaian positif dengan pendapatan Rp7,92 triliun, ditopang penerimaan pajak, cukai, dan TKD yang terus menguat.
APBN Sumatera Selatan hingga Juli 2025 mencatat capaian positif dengan pendapatan Rp7,92 triliun, ditopang penerimaan pajak, cukai, dan TKD yang terus menguat. (*/Empatlawang Post)
KINERJA pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) hingga akhir Juli 2025 menunjukkan hasil menggembirakan.
Dari sisi pendapatan negara, tercatat realisasi sebesar Rp7,92 triliun atau 44,30 persen dari target, dengan tren pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan periode sama tahun lalu.
Ketua Kelompok Kerja Teknis Kerja Sama, Kehumasan, dan Layanan Publik Sekretariat Bersama Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan, Agung Heru Pranyoto, menyampaikan bahwa penerimaan pajak, kepabeanan, cukai, dan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) menjadi motor utama yang menjaga kesinambungan fiskal di Sumsel.
“Penerimaan perpajakan masih mendominasi dengan capaian Rp6,10 triliun atau 40,08 persen dari target. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM tumbuh 22,1 persen menjadi Rp3,25 triliun. Namun, PPh Non Migas terkontraksi -5,2 persen dengan realisasi Rp2,79 triliun,” jelas Agung dalam konferensi pers, Kamis (4/9/2025).
Dari sisi kepabeanan dan cukai, penerimaan tercatat Rp271,47 miliar atau 105,18 persen dari target. Angka tersebut melonjak 61,06 persen secara tahunan, ditopang peningkatan ekspor CPO dan produk turunannya serta kenaikan Harga Patokan Ekspor (HPE).
Selain itu, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) memberikan kontribusi Rp1,55 triliun atau 64,42 persen dari target, terutama dari sektor lelang dan pelayanan kepelabuhanan.
Belanja Negara dan Transfer Daerah
Dari sisi belanja, realisasi belanja negara di Sumsel mencapai Rp23,78 triliun atau 48,08 persen dari pagu. Namun, angka ini terkontraksi -9,86 persen dibandingkan tahun lalu. Belanja pemerintah pusat Rp6,43 triliun atau 40,67 persen, didominasi oleh belanja pegawai, sementara belanja barang dan modal cenderung tertekan akibat kebijakan efisiensi.
Meski begitu, belanja bantuan sosial tumbuh positif, terutama dari program KIP Kuliah dan ATENSI Kementerian Sosial.
Sementara itu, TKD (Transfer ke Daerah) menjadi pilar utama pembangunan daerah dengan realisasi Rp17,35 triliun atau 51,56 persen dari pagu. Angka ini tumbuh 3,28 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Rinciannya meliputi:
-
Dana Bagi Hasil (DBH): Rp5,35 triliun (48,10%)
-
Dana Alokasi Umum (DAU): Rp7,97 triliun (56,88%)
-
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik: Rp2,49 triliun (49,56%)
-
Dana Desa: Rp1,45 triliun (58,05%)
-
Dana Insentif Daerah: Rp41,73 miliar (56,06%)
Ekonomi Sumsel Tumbuh di Atas Nasional
Dari sisi makro, ekonomi Sumsel mencatat pertumbuhan 5,42 persen (yoy), lebih tinggi dari rata-rata nasional. Inflasi terkendali di angka 2,88 persen, menunjukkan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Neraca perdagangan juga mencatat surplus USD3,53 miliar, terutama berkat ekspor batubara, pulp, dan karet. Indeks Keyakinan Konsumen berada di level optimis 113,90. Selain itu, indikator kesejahteraan seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, dan Gini Ratio menunjukkan tren perbaikan.
Agung menegaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan akan terus mengoptimalkan penyaluran TKD untuk mendukung pelaksanaan APBD di 18 kabupaten/kota di Sumsel.
“Capaian APBN hingga Juli 2025 ini menjadi bukti nyata kontribusi fiskal dalam memperkuat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. **